100 hari pemerintahan SBY rieke'oneng'Nilai program menkes tak jelas

Rabu, 27/01/2010 18:38 WIB 100 Hari Pemerintahan SBY Rieke 'Oneng' Nilai Program Menkes Tak Jelas Rachmadin Ismail : detikNews detikcom - Jakarta, Anggota Komisi IX DPR Rieke Dyah Pitaloka menilai kinerja Kementerian Kesehatan yang dipimpin oleh Endang Rahayu Sedyaningsih tidak maksimal. Program 100 hari kerja dalam bidang pelayanan kesehatan, persoalan obat, tenaga medis dan keamanan di lembaga kesehatan masih carut marut. "Parameter sukses program 100 hari menteri kesehatan tidak jelas, karena tidak menyelesaikan dan tidak membenahi akar persoalan, tidak memberi solusi persoalan kesehatan masyarakat," kata Rieke, dalam rilis kepada detikcom, Rabu (27/1/2010). Politisi PDIP ini mengkritik presentasi kinerja Menkes yang disampaikan dalam rapat kerja dengan komisi IX DPR beberapa waktu lalu. Klaim tercapainya rencana aksi program hingga 114,8 % pada hari ke 75, dinilai masih tidak sesuai dengan realitas yang terjadi di masyarakat. Untuk itu, wanita yang pernah berperan sebagai 'Oneng' dalam sinetron Bajaj Bajuri ini memberikan beberapa rekomendasi terkait program kerja Kemenkes ke depan. Di antaranya adalah membenahi soal aturan kesehatan. "Kementrian Kesehatan RI harus segera membenahi koordinasi antara pusat dengan daerah, bekerja sama dengan Kementrian Dalam Negeri. Peraturan peraturan yang bersifat prinsip dan menyangkut hajat hidup orang banyak, terutama di bidang kesehatan tidak dapat diotonomisasikan," jelasnya. Selain itu, pemberian layanan kesehatan dengan mekanisme Jamkesmas atau Jamsosnas dan Jamkesda harus diselaraskan dengan UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Kemenkes diminta tidak menjadi operator asuransi kesehatan, namun lebih fokus sebagai regulator dan mengoptimalkan kerja pada penyediaan infrastruktur kesehatan. "Keberhasilan kementerian Kesehatan tidak bisa sekadar dilihat dari seremonial pemberian kartu Jamkesmas," lanjutnya. Rieke juga menyoroti persoalan keamanan di tempat pemberian layanan kesehatan. Masih ada dugaan malpraktek, penolakan pasien miskin oleh rumah sakit tertentu hingga penculikan bayi di Puskesmas dan rumah sakit. "Dugaan adanya makelar proyek kesehatan termasuk di DPR dan hal-hal terkait persoalan kesehatan yang melibatkan oknum tertentu, maka pemerintah harus segera membuat Satgas Mafia Kesehatan. Tujuannya agar ada pengawasan dan sanksi tegas terhadap siapa pun yang terlibat dalam 'kejahatan di dunia medis'," tutupnya.

Subscribe to receive free email updates: